Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur

Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (P3MDH)

2011-04-25T20:00:00.000-07:00

Pendidikan nonformal dan informal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki tugas sama dengan pendidikan formal yakni memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Sasaran pendidikan nonformal dan informal terus maju dan meluas dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan lapangan kerja, perubahan masyarakat terutama berkaitan dengan budaya masyarakat itu sendiri. Mengingat sasaran tersebut, maka program/kegiatan pendidikan nonformal dan informal harus terus diperluas sesuai kebutuhan dan kondisi perkembangan masyarakat.

Konsep masyarakat gemar belajar (learning society) dan belajar sepanjang hayat (lifelong learning) sebagai konsep utama, mendorong individu, lembaga, asosiasi, masyarakat peduli pendidikan, atau badan usaha lain untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan cara berpikir baru dalam merespon tantangan kebutuhan baru masyarakat tentang pendidikan dan belajar. Sebagai implementasi peran yang dilakukan masyarakat, lembaga Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (P3MDH) ”Agroforestry Learning Centre” ikut mendorong dan melaksanakan upaya-upaya tersebut.

Untuk itu program/kegiatan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (P3MDH) ”Agroforestry Learning Centre” melalui kegiatan Balai Belajar Masyarakat (B3) dalam upaya mewujudkan layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas.

Perlunya Pendidikan melalui Pendidikan Informal MDH

Suatu kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri bahwa kondisi masyarakat kita, khususnya di pedesaan (masyarakat desa hutan) yang strata sosial ekonominya relatif rendah masih sangat membutuhkan uluran tangan untuk lebih diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui jalur pendidikan guna meningkatkan taraf hidupnya.

Sementara itu dalam kesempatan untuk mengakses pendidikan formal sudah tidak mampu lagi dinikmati, kesempatan lain yang masih memungkinkan untuk diraih adalah apabila di lingkungan terdekat dapat didirikan dan dikembangkan Lembaga Pendidikan Non Formal.

Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (P3MDH) dapat menjadi sebuah alternatif untuk memberi kesempatan kepada warga masyarakat pedesaan agar mereka mampu mengembangkan potensi diri dan mencapai tingkat kehidupan yang layak.

Sementara ini di kawasan desa-desa hutan di wilayah selatan Kabupaten Pekalongan masih banyak masyarakat yang belum terlayani pendidikannya dengan baik dari jumlah + 21.846 jiwa yang merupakan penduduk dari 10 desa, 2 kecamatan kajen dan paninggaran. Dari usia paud 2.176 belum terlayani + 1.500 anak, usia sltp 1.156 belum terlayani + 250 anak, usia smu 1.192 belum terlayani + 400 anak.

WISATA PAINGAN ADVENTURE AND EDUCATION

2011-04-16T21:25:00.000-07:00

Paingan Adventure dan Education adalah wisata air dan pendidikan yang terletak di Jl. Raya Kajen-Paninggaran Km 14, Pekalongan 800 M dari wisata linggoasri. Wisata yang baru berdiri tanggal 1 Januari 2011 ini menyediakan wahana wisata air yaitu rafting atau yang sering disebut arung jeram, lalu gazebo yang bisa digunakan sebagai lokasi rapat yang nyaman, serta bumi perkemahan yang terletak dipinggir sungai paingan.

Tidak hanya bergerak dibidang pariwisata saja, tetapi juga di bidang pendidikan. Di lokasi tersebut juga disediakan tempat untuk pendidikan Non Formal diantaranya Kejar Paket A, B, dan C untuk warga di sekitar kawasan wisata yang tidak lulus SD, SMP maupun SMA. Selain itu, juga ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, menampung serta memfasilitasi warga di sekitar kawasan wisata yang mempunyai kreatifitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Arung Jeram Pekalongan ( TESTIMONI )

2011-04-13T21:28:00.000-07:00

TESTIMONI

HA FAILASUF (Ketua KADIN Kabupaten Pekalongan) Mengenai Arung Jeram Kabupaten Pekalongan

Menikmati Rafting di Sungai Paingan Linggoasri Kabupaten Pekalongan

"Deg-deg plas saat lenggak-lenggok di atas Perahu karet"

Panorama Arung Jeram di Sungai Paingan Linggoasri belum banyak yang mengetahui. Sejuk, indah, asri dan damai, mungkin itu perasaan yang paling tepat untuk menggambarkannya. Siapapun pasti penasaran untuk menelusurinya.

Saya beberapa waktu lalu bersama beberapa orang teman sengaja mengunjungi Sungai Paingan Linggoasri Kabupaten Pekalongan tersebut dengan menggunakan motor trial. Perjalanannya saja sudah mengasyikkan, ditambah setelah sampai lokasi tidak sabar untuk mencoba perahu karet arung jeram. Saya juga menggunakan baju pelampung dan helm untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Arus airnya cukup deras baik hujan atau tidak hujan. P3MDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat sebagai pengelolanya patut diacungi jempol. Ketika melihat potensi yang ada langsung mereka dikursuskan di tempat arung jeram lain selama satu bulan. Dengan kru sebanyak 20 orang mereka siap melayani para pengunjung yang ingin menikmati indahnya panorama air disana.

Alat-alat yang tersedia pun lumayan lengkap, ada perahu karet, baju pelampung, helm dan dan membuat jalan pulang sesampai ditempat finish. Sementara ini baru 500 meter arus yang bisa dilalui. Sebenarnya mereka memiliki keinginan sampai 4 kilometer, tetapi jalan ketempat start belum dibuat “Lumayan kan membuat jalan baru sepanjang 4 kilometer,” katanya.

Saya dan teman-teman tidak sabar untuk memulai. Dengan instruksi-instruksi standar keselamatan, menggunakan pakaian lengkap (standart rafting equipment), maka dimulailah perjalanan. Ada rasa deg-deg plas, lenggak-lenggok di atas perahu karet mengikuti arus yang lumayan deras, tapi semua keraguan itu ditabrak dengan teriakan-teriakan penyemangat. Sampai di tempat finish tidak terasa. Bahkan saya ingin mengulanginya lagi, tapi kayaknya tidak mungkin karena teman-teman sudah terlihat lelah.

Ke depan wisata ini akan berkembang sangat luar biasa. Memang membutuhkan modal yang tidak kecil. Kalau ada investor yang dating ke sana dan melihat peluang bisnis ini pasti akan menanamkan modalnya. Ini kan tinggal melanjutkan, tidak membangun dari nol. SDM sudah ada, sarana tinggal menyempurnakan.

Pengelola sekanga masih menggunakan strategi bisnis seadanya. Belum ada marketing, publikasi atau apapun. Coba kalau dimarketingkan secara professional, sudah jelas akan banyak yang dating. Dari sana akan muncul sumber-sumber ekonomi baru yang secara multiflier effect. Lambat laun akan muncul kuliner, parker, cenderamata, dll. Areanya cukup luas, viev lumayan asri. Memang disana sini masih harus dibenahi seperti letak bebatuan yang belum rata dan pengaturan arus supaya tidak terlalu ekstrim. Disisi lain secara historis di sana ada petilasan Kalijaga. Ini pun bisa menjadi daya tarik yang lain. Rencananya kedepan mau ada flying fox dan Outbound. Bisa menjadi alternative wisata, tidak usah jauh-jauh ke Magelang.

Arung Jeram Pekalongan (Foto)

2011-04-13T08:26:00.000-07:00

TESTIMONI

2011-04-13T06:59:00.000-07:00

HA FAILASUF (Ketua KADIN Kabupaten Pekalongan) Mengenai Arung Jeram Kabupaten Pekalongan

Menikmati Rafting di Sungai Paingan Linggoasri Kabupaten Pekalongan

"Deg-deg plas saat lenggak-lenggok di atas Perahu Karet"

Panorama Arung Jeram di Sungai Paingan Linggoasri belum banyak yang mengetahui. Sejuk, indah, asri dan damai, mungkin itu perasaan yang paling tepat untuk menggambarkannya. Siapapun pasti penasaran untuk menelusurinya.

Saya beberapa waktu lalu bersama beberapa orang teman sengaja mengunjungi Sungai Paingan Linggoasri Kabupaten Pekalongan tersebut dengan menggunakan motor trial. Perjalanannya saja sudah mengasyikkan, ditambah setelah sampai lokasi tidak sabar untuk mencoba perahu karet arung jeram. Saya juga menggunakan baju pelampung dan helm untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Arus airnya cukup deras baik hujan atau tidak hujan. P3MDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat sebagai pengelolanya patut diacungi jempol. Ketika melihat potensi yang ada langsung mereka dikursuskan di tempat arung jeram lain selama satu bulan. Dengan kru sebanyak 20 orang mereka siap melayani para pengunjung yang ingin menikmati indahnya panorama air disana.

Alat-alat yang tersedia pun lumayan lengkap, ada perahu karet, baju pelampung, helm dan dan membuat jalan pulang sesampai ditempat finish. Sementara ini baru 500 meter arus yang bisa dilalui. Sebenarnya mereka memiliki keinginan sampai 4 kilometer, tetapi jalan ketempat start belum dibuat “Lumayan kan membuat jalan baru sepanjang 4 kilometer,” katanya.

Saya dan teman-teman tidak sabar untuk memulai. Dengan instruksi-instruksi standar keselamatan, menggunakan pakaian lengkap (standart rafting equipment), maka dimulailah perjalanan. Ada rasa deg-deg plas, lenggak-lenggok di atas perahu karet mengikuti arus yang lumayan deras, tapi semua keraguan itu ditabrak dengan teriakan-teriakan penyemangat. Sampai di tempat finish tidak terasa. Bahkan saya ingin mengulanginya lagi, tapi kayaknya tidak mungkin karena teman-teman sudah terlihat lelah.

Ke depan wisata ini akan berkembang sangat luar biasa. Memang membutuhkan modal yang tidak kecil. Kalau ada investor yang dating ke sana dan melihat peluang bisnis ini pasti akan menanamkan modalnya. Ini kan tinggal melanjutkan, tidak membangun dari nol. SDM sudah ada, sarana tinggal menyempurnakan.

Pengelola sekanga masih menggunakan strategi bisnis seadanya. Belum ada marketing, publikasi atau apapun. Coba kalau dimarketingkan secara professional, sudah jelas akan banyak yang dating. Dari sana akan muncul sumber-sumber ekonomi baru yang secara multiflier effect. Lambat laun akan muncul kuliner, parker, cenderamata, dll. Areanya cukup luas, viev lumayan asri. Memang disana sini masih harus dibenahi seperti letak bebatuan yang belum rata dan pengaturan arus supaya tidak terlalu ekstrim. Disisi lain secara historis di sana ada petilasan Kalijaga. Ini pun bisa menjadi daya tarik yang lain. Rencananya kedepan mau ada flying fox dan Outbound. Bisa menjadi alternative wisata, tidak usah jauh-jauh ke Magelang.

(dikutip dari harian Radar Pekalongan)

Arung Jeram Pekalongan (Paingan Rafting)

2011-04-13T06:58:00.000-07:00

Kawasan wisata Linggoasri yang berada didataran tinggi Kajen Kabupaten Pekalongan selama ini lebih dikenal panorama alam yang indah dan beberapa koleksi satwanya. Termasuk bumi perkemahan dan out bound. Namun kini mulai dikembangkan wahana wisata alam arung jeram Paingan Adventure And Education dengan menyusuri sungai paingan Linggoasri yang siap memacu adrenalin bagi setiap pengunjung wisata.

Wahana wisata alam bebas Paingan Adventure And Education yang digagas oleh Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (P3MDH) Kabupaten Pekalongan yang merupakan lembaga sayap dari Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur, berada di 14 km arah selatan dari pusat Kota Kajen Kabupaten Pekalongan saat ini digemari wisatawan baik lokal maupun luar kota.

Apalagi Musim liburan, banyak orang yang berlibur datang hanya untuk menikmati derasnya air Sungai Paingan Linggoasri. Karena wahana arung jeram Paingan Adventure And Education itu, sementara ini merupakan satu-satunya wahana wisata alternatif yang ada di wilayah Pantura.

Wisata wahana arung jeram Paingan Adventure And Education ini mulai dioperasikan sejak 1 Januari 2011. Namun sudah banyak orang berdatangan karena menantang adrenalin. Khususnya hall jumping di bawah Jembatan Sungai Paingan sangat menantang sekali. Bagaimana dengan Anda, apakah tertarik silahkan mencoba..

Paket Arung Jeram (Paingan Rafting)

Umum Jarak 600 meter Rp. 25.000,-
Anak-anak Jarak 400 meter Rp. 10.000,-

Fasilitas :

Rafting equipment : Life jacket, Helm, dayung
Skipper ( Instruktur )
Team Rescue
Medical kit (P3K)

Arung Jeram Pekalongan

2011-02-27T19:31:00.000-08:00

Wahana wisata alam bebas Paingan Adventure And Education yang digagas oleh Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (P3MDH) Kabupaten Pekalongan yang merupakan lembaga sayap dari Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur, berada di 14 km arah selatan dari pusat Kota Kajen Kabupaten Pekalongan saat ini digemari wisatawan baik lokal maupun luar kota.

Apalagi Musim liburan, banyak orang yang berlibur datang hanya untuk menikmati derasnya air Sungai Paingan Linggoasri. Karena wahana arung jeram Paingan Adventure And Education itu, sementara ini merupakan satu-satunya wahana wisata alternatif yang ada di wilayah Pantura.

Wisata wahana arung jeram Paingan Adventure And Education ini mulai dioperasikan sejak 1 Januari 2011. Namun sudah banyak orang berdatangan karena menantang adrenalin. Khususnya hall jumping di bawah Jembatan Sungai Paingan sangat menantang sekali. Bagaimana dengan Anda, apakah tertarik silahkan mencoba..

Paket Arung Jeram (Rafting)

Umum Jarak 600 meter Rp. 25.000,-
Anak-anak Jarak 400 meter Rp. 10.000,-

Fasilitas :

Rafting equipment : Life jacket, Helm, dayung
Skipper ( Instruktur )
Team Rescue
Medical kit (P3K)

P3MDH "Agroforestry Learning Centre"

2011-02-27T19:17:00.000-08:00

LATAR BELAKANG
Suatu kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri bahwa kondisi masyarakat kita, khususnya di pedesaan (masyarakat desa hutan) yang strata sosial ekonominya relatif rendah masih sangat membutuhkan uluran tangan untuk lebih diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui jalur pendidikan guna meningkatkan taraf hidupnya.
Sementara itu dalam kesempatan untuk mengakses pendidikan formal sudah tidak mampu lagi dinikmati, kesempatan lain yang masih memungkinkan untuk diraih adalah apabila di lingkungan terdekat dapat didirikan dan dikembangkan Lembaga Pendidikan Non Formal.
Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (P3MDH) dapat menjadi sebuah alternatif untuk memberi kesempatan kepada warga masyarakat pedesaan agar mereka mampu mengembangkan potensi diri dan mencapai tingkat kehidupan yang layak.
Untuk mewujudkan cita-cita LMDH, paguyuban LMDH melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan sejak tahun 2007. Melalui program-program kegiatan pendidikan yang difasilitasi oleh Gugah Jawa Tengah seperti Keaksaraan Fungsional (KF), Kesetaraan Kejar Paket B dan C serta Pendidikan Anak Usia Dini. Kegiatan ini merupakan program yang dikerjasamakan dengan Dinas Pendidikan baik tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Pusat.
Dalam memperkuat dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur membentuk lembaga sayap Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (P3MDH) ”Agroforestry Learning Centre” yang berpusat di Kali Paingan Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sejak bulan Oktober 2010.

V I S I :
“ Mewujudkan Linggoasri Menjadi Kawasan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan “.

M I S I :
1. Mendorong Pemerataan Pendidikan di wilayah desa hutan
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal dan informal
3. Melakukan pelatihan / kursus ketrampilan kecakapan hidup
4. Mendorong peran serta masyarakat kegiatan pendidikan non formal dan informal
5. Mendorong kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan hutan Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat desa hutan
6. Mempelopori pengembangan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat
7. Membangun dan memperkuat pangkalan data base LMDH
8. Memfasilitasi arus dan pertukaran energi (pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dll) antar LMDH dan antara LMDH dengan stakeholders lain
9. Mengembangkan usaha kecil dan membangun jejaring usaha antar LMDH dengan dunia usaha
10. Mendorong upaya penguatan LMDH dan Mengkampanyekan pembangunan desa hutan

E. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN :
Tujuan pendirian Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (P3MDH) Lembaga “Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur” Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan adalah :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Menyelenggarakan program Keaksaraan dan Kejar Paket A.
3. Mengembangkan program Kejar Paket B
4. Menyelenggarakan program Kejar Paket C
5. Mengembangkan / meningkatkan Taman Baca Masyarakat
6. Mengembangkan Demplot dan Pustaka Tanaman Herbal
7. Melanjutkan program Pendidikan Kecakapan Hidup
8. Menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Gender
9. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan pemberdayaan bagi masyarakat
10. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan Radio Komunitas
11. Mengembangkan Wana Wisata Masyarakat

SASARAN :
Sasaran pendirian Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (P3MDH) ”Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur” Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan adalah :
1. Anak-anak usia bawah lima tahun (Balita) di desa-desa di wilayah Kajen, Paninggaran dan sekitarnya
2. Warga pedesaan di kecamatan Kajen, Paninggaran dan sekitarnya yang masih menyandang buta aksara dan atau belum menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Dasar
3. Warga pedesaan di kecamatan Kajen, Paninggaran dan sekitarnya yang belum menyelesaikan pendidikan setara SMP
4. Warga pedesaan di kecamatan Kajen, Paninggaran dan sekitarnya yang belum menyelesaikan pendidikan setara SMA
5. Warga masyarakat di kecamatan Kajen, Paninggaran dan sekitarnya yang membutuhkan bahan bacaan positif dan praktek-praktek budidaya, pengkayaan dan pelestarian tanaman herbal dan aberium
6. Warga masyarakat desa di kecamatan Kajen, Paninggaran dan sekitarnya yang ingin memperoleh lapangan kerja dan atau memperoleh penghasilan dengan ketrampilan-ketrampilan tertentu
7. Kalangan perempuan pedesaan yang membutuhkan pendidikan yang mendukung pemberdayaan perempuan

F. PROFIL P3MDH ”Agroforestry Learning Centre”
NAMA
Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (P3MDH) “Agroforestry Learning Centre”

ALAMAT
Jl. Raya Linggoasri Km 12 Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Telp. 085642794969/081391861411

BADAN HUKUM P3MDH
Akte Notaris No. 77, Tanggal 23 Oktober 2010
Notaris : SETIA KOMARA, SH
NPWP P3MDH
31.260.286.5-502.000

SUSUNAN ORGANISASI P3MDH
Dewan Pengarah
Masyhudi Sa’an, S.Ag
Kasturi
Senapi
Su’udi, S.Pd
Murtadho, S.Ag

Pengurus Harian
Direktur Eksekutif : Imam Nur Huda
Sekretaris Jendral : Hadi Purnomo, S.Hut
: Aji Sapto Prayitno, S.Pd
Direktur Keuangan : Tirtonadi

Bidang-Bidang
Bidang PAUD
Bidang Kesetaraan/Kejar
Bidang Kecakapan Hidup
Bidang TBM
Bidang Demplot
Pustakan Tanaman
Bidang Pemberdayaan
Perempuan
Bidang TI / Humas

PROSES TERBENTUKNYA P3MDH
• Pertemuan Paguyuban LMDH Pekalongan Timur dengan Gugah Jateng di Linggoasri pada 9 Oktober 2010
• Terbitnya Akte Notaris P3MDH ”Agroforestry Learning Centre” No. 77 tanggal 23 Oktober 2010
• Pertemuan Lanjutan membahas P3MDH di Purwokerto pada 24 Oktober 2010
• Pertemuan perencanaan wana wisata ”Agroforestry Learning Centre” dan presentasi P3MDH dengan para pihak (stakeholder) di Purwokerto pada 9 Nopember 2010
• Survey Arung Jeram Gugah Jateng di Lokasi K. Paingan pada 22 Nopember 2010
• Pelatihan Arung Jeram di Baturagung Purwokerto pada Nopember 2010 dan Kali Paingan Linggoasri 31 Des 2010 – 2 Jan 2011
• Audensi dan Presentasi dengan Dirjen PNFI Bp Hamid Muhammad di Kementrian Pendidikan Nasional Jakarta pada 30 Nopember 2010
• Pembangunan Lokasi Wahana Arung Jeram Kali Paingan mulai bulan Desember 2010
• Pembukaan Lokasi Wahana Arung Jeram 1 Januari 2011
• Audensi dan Presentasi P3MDH dengan Bupati Pekalongan pada 4 Januari 2011
• Rencana Pertemuan Para Pihak pada tanggal 22 Januari 2011
• Rencana Lounching P3MDH pada bulan Pebruari 2011

PHBM DAN LMDH

2009-09-01T23:53:00.000-07:00

PENGEMBANGAN KEGIATAN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL DI DALAM KAWASAN HUTAN

(PHBM DAN LMDH)

Disampaikan oleh :

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah

UPAYA-UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN OLEH PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH (DIMASA PARADIGMA LAMA : TAHUN 1972 – 2000)

1. Prosperity Approach (Kerjasama Mantri Lurah)

Dilaksanakan mulai tahun 1972 s/d 1981, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat desa dan memantapkan kualitas lingkungan hidup, yang meliputi kegiatan :

Tumpangsari Tradisional
Intensifikasi Massal (Inmas) Tumpangsari.
Proyek MAMA (Malang – Magelang).
Magersaren (Base Camp).

2. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)

Dilaksanakan mulai tahun 1982 s/d 2000, sebagai penyempurnaan program Prosperity Approach. Secara garis besar kegiatan PMDH antara lain :

PMDH Dalam Kawasan Hutan, meliputi kegiatan :

- Intensifikasi Khusus Tumpangsari Hutan (ITSH)

- Perhutanan Sosial (PS)

- PMDH Terpadu (PMDHT)

- Pengelolaan Hutan Jati Optimal (PHJO)

- Perhutanan Sosial Khusus (Hutan Kemasyarakatan/HKm)

b. PMDH Luar Kawasan, meliputi kegiatan :

- Bantuan Kaptering Air & Check Dam

- Bantuan ternak (Sapi, Kambing, Ikan & Lebah madu)

- Bantuan bibit pakan ternak (king grass, setaria, kaliandra, dll)

- Bantuan bibit penghijauan

- Demplot-demplot budidaya pertanian

- Bantuan Air bersih untuk daerah yang kekeringan/krisis air

- Hutan Rakyat (Pola Bantuan Bibit)

- Pembinaan Usaha Kecil & Koperasi (PUKK)

DALAM ERA PARADIGMA BARU SAAT INI

VISI & MISI PERUM PERHUTANI

VISI

“Pengelolaan SDH sebagai ekosistem di P. Jawa secara adil, demokratis, efisien & profesional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat”.

MISI

� Melestarikan & meningkatkan mutu SDH & lingkungan hidup

‚ Menyelenggarakan usaha di bidang perhutanan berupa barang & jasa guna memupuk keuntungan perusahaan & memenuhi hajat hidup orang banyak.

ƒ Mengelola SDH sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan & masyarakat.

„ Memberdayakan SDM melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan & kemandirian

Berdasarkan Paradigma Baru

Pengelolaan hutan Perhutani dilaksanakan “bersama” masyarakat dengan prinsip saling berbagi, kesejahteraan, keterbukaan

P H B M

( COMMUNITY COLABORATED FOREST MANAJEMENT )

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

adalah suatu sistem pengelolaan SDH yang dilakukan bersama oleh Perhutani & MDH atau Perhutani & MDH dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi & manfaat SDH dapat diwujudkan secara optimal & professional sesuai Keputusan Dewan Pengawas Perhutani Nomor 136/KPTS/Dir/2001

PRINSIP PHBM

1. Keadilan & demokratis

2. Keterbukaan & kebersamaan

3. Pembelajaran bersama & saling memahami

4. Kejelasan hak & kewajiban

5. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan

6. Kerjasama kelembagaan

7. Perencanaan partisipatif

8. Kesederhanaan sistem & prosedur

9. Perusahaan sbg fasilitator

10. Kesesuaian pengelolaan dgn karakteristik wilayah.

TAHAPAN IMPLEMENTASI PHBM

Pelaksanaan PHBM dilakukan secara bertahap menurut karakteristik masing-masing daerah. Urutan penerapan PHBM secara umum adalah :

• Sosialisasi internal dan eksternal

• Dialog multi stake holder

• Pembentukan Kelembagaan

• Pembentukan Forum Komunikasi

• Inventarisasi Petak Pangkuan dan potensi desa

• Penyusunan Rencana Strategis (5 Tahunan)

• Perjanjian Kerjasama

• Pelaksanaan Rencana Strategis

• Monitoring dan evaluasi

RUANG LINGKUP PHBM

Obyek Kegiatan :

Obyek Kegiatan PHBM dapat dilakukan didalam kawasan hutan yang pengelolaannya berada pada Perhutani maupun di luar kawasan hutan yaitu sebagai satu kesatuan DAS (Daerah Aliran Sungai) atau Sub DAS beserta isinya melalui pendekatan wilayah administratif (Desa Model PHBM).

Jenis Kegiatan PHBM :

1. Dalam Kawasan Hutan

a. Kegiatan Pengusahaan Hutan

- Perencanaan hutan s/d Tebangan, Sadapan & pemungutan hasil hutan lainnya.

- Pembuatan/perawatan sarana & prasarana

- Angkutan hasil hutan, dll

b. Usaha Produktif Berbasis Lahan

- Budidaya palawija

- Budidaya tanaman obat, dll

c. Usaha Produktif Berbasis Bukan Lahan

- Pemanfaatan sumber air

- Wisata alam, pakan burung (kroto), dll

2. Diluar Kawasan Hutan

a. Berbasis Lahan

- Pengembangan Hutan Rakyat Sharing

- dll

b. Berbasis Bukan Lahan

- Pengembangan Peternakan

- Aneka Usaha Kehutanan

- Industri Pengolahan Hasil Hutan

- Industri Kecil/Industri Rumah Tangga

- dll

Ketentuan Berbagi / Sharing dalam PHBM :

A. Berbagi Peran & Tanggung Jawab

B. Berbagi Hasil Kegiatan, terbagi 3 :

Hasil Hutan Kayu, sebesar 25% dari produksi
Hasil Hutan Non Kayu, sebesar 5% dari produksi
Hasil Usaha Produktif, sesuai kesepakatan

PROGRAM KERJA PAGUYUBAN LMDH JAWA TENGAH

2009-08-24T01:21:00.000-07:00

PROGRAM KERJA
PAGUYUBAN LMDH JAWA TENGAH
TAHUN 2005 – 2009

Melakukan-hal-hal yang sangat kecil dan terus menerus, selalu lebih baik ketimbang melambungkan angan-angan
di awang-awang seperti, juga melakukan dan belum berhasil selalu lebih baik daripada bersuara nyaring saja

Secara umum ada 4 (empat) Program Paguyuban LMDH Jawa Tengah, yaitu :
1. Program yang berkaitan dengan upaya mendorong gerakan menuju cara pikir Hutan Untuk Keberlanjutan Kehidupan
2. Program untuk mendukung gerakan pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan
3. Program untuk mendukung proses - proses penguatan dan pengembangan kelembagaan LMDH
4. Program untuk mendukung gerakan pembangunan desa hutan

Garis besar program Paguyuban LMDH Jawa Tengah, di bagi dalam 5 (lima) program strategis, yaitu :
Belajar Bersama (Studi kolaboratif)
Yaitu sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya pengurus, anggota, dan relawan LMDH, sehingga memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk mengembangkan dan memandirikan LMDH
Dialog kebijakan
Bertujuan untuk mengkomunikasikan “kepentingan” Pelestarian sumberdaya hutan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan pada level kebijakan di semua tingkatan.
Kampanye Hutan Untuk Keberlanjutan Kehidupan
Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan cara pikir “Forest is appart of our live” (Hutan adalah bagian dari kehidupan kita) pada kehidupan masyarakat Jawa Tengah, sehingga pelestarian sumberdaya hutan menjadi kebutuhan bagi setiap warga masyarakat
Mbangun desa
Program yang bertujuan untuk membangun gerakan pembangunan desa hutan Jawa Tengah
LMDH Mandiri
Adalah program yang dirancang untuk mendukung upaya-upaya penguatan kelembangan dan pengembangan LMDH, melalui perencanaan strategis yang partisipatif dan aplikatif

Bidang Organisasi :
1. Tersusun Anggaran Rumah Tangga GUGAH JATENG
2. Memiliki legalitas formal yang diakui oleh Pemerintah dan Pihak lain
3. Terlaksana Evaluasi dan perencanaan kegiatan setiap tahun
4. Terselenggara Rapat pengurus setidaknya sekali dalam 3 (tiga) bulan
5. Tersedia secretariat dan tenaga fulltimer yang professional serta sarana dan prasarana secretariat yang memadai
6. Tersedia sumberdana rutin GUGAH JATENG

Bidang Program
1. Ditandatanganinya kerjasama untuk Peningkatan Sumberdaya Manusia LMDH antara GUGAH JATENG, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah dan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah
2. Terbentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setidaknya di 20 (dua puluh) LMDH
3. Gerakan Hutan Untuk Rakyat dan Ekosistem melalui Pengembangan Hutan rakyat di desa-desa hutan di Jawa Tengah
4. Terselenggaranya Program Pembelajaran Pendidikan Non Formal di LMDH :
Ä Pendidikan Keaksaraan Fungsional bagi warga LMDH yang Buta Aksara
Ä Pendidikan Kesataraan (Paket A,B,dan C)
Ä Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Desa Hutan
Ä Pendidikan Ketrampilan Hidup (Life Skill)
Ä Taman Bacaan Masyarakat
5. Terlaksana kegiatan belajar bersama antar Paguyuban LMDH tingkat KPH di 10 (sepuluh) KPH
6. Terdokumentasinya 5 tahun implementasi PHBM di Jawa Tengah dalam bentuk buku dan VCD
7. Terselenggara Jambore LMDH Jawa Tengah yang kedua
8. Terbangun Unit Usaha GUGAH JATENG (Koperasi) yang berbasis pada produk-produk LMDH
9. Terjalin kerjasama antara Koperasi GUGAH Jateng dengan Koperasi yang bergerak di bidang yang sama (Koperasi Departemen Kehutanan, Koperasi Karyawan Perhutani, dll)
10. Terjalin kerjasama kemitraan dengan berbagai sektor yang terkait dengan LMDH
11. Adanya kontribusi GUGAH JATENG dalam berbagai kebijakan public yang berkaitan dengan sumberdaya hutan dan masyarakat desa hutan
12. Terinventarisasi model-model pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang dikembangkan oleh berbagai LMDH di Jawa Tengah
13. Terlaksana refleksi dan evaluasi serta upaya perbaikan implementasi PHBM di satu wilayah RPH untuk setiap KPH di Jawa Tengah bersama Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah setempat
14. GUGAH Jateng terlibat aktif dalam berbagai forum dan Jaringan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Pelestarian Sumberdaya Hutan

Tentang Paguyuban LMDH

2009-08-24T01:19:00.000-07:00

KERANJANG MASALAH DAN TANTANGAN
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)

UMUM
1. Belum ada payung hukum PHBM di tingkat Kabupatan, baik Peraturan Daerah dan atau Surat Keputusan Bupati. Sehingga kemajuan PHBM di suatu daerah sangat tergantung pada sosok/figure kepala daerah.
2. Pemerintah daerah belum menganggap pembangunan Kehuatanan sebagai issue strategis yang harus mendapatkan prioritas
3. Sebagian besar Forum Komunikasi PHBM (mulai dari tingkat desa sampai di tingkat propinsi) belum efektif (kalau tidak boleh di bilang tidak berfungsi)
4. PHBM belum menjadi “rohnya” pengelolaan sumberdaya hutan oleh petugas Perhutani pada semua tingkatan. (Di Unit masih bertumpu pada Seksi PBHM dan Binlink, di KPH “hanya” oleh KSS PHBM dan Binling)
5. Pendekatan kelembagaan (LMDH) dengan Akte Notaris sebagai badan hukumnya, menimbulkan potensi konflik antara LMDH dengan Pemerintahan Desa.
6. Belum ada kebijakan yang mengatur sharing antara kawasan hutan Produksi dengan kawasan hutan lindung
7. Belum ada pengaturan yang jelas mengenai petak pangkuan (luas dan batas territorial pangkuan hutan suatu desa)
8. Sebagian besar,belum terbangun sinergi dalam impelementasi PHBM antara Pemerintah Daerah dengan Perum Perhutani
9. Kesan yang sangat kental (sebagian besar merupakan realita), Proses pembentukan LMDH lebih banyak di inisiasi oleh petugas Perum Perhutani dan berorietasi pada target kuantitatif, ketimbang berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada kualitas LMDH
10. Perum Perhutani selalu menjadi “Kambing Hitam” atas persoalan Kemiskinan desa hutan dan berbagai bencana alam (Banjir, longsor, kekeringan,dll)

DITINGKAT PERHUTANI
1. Masih banyaknya “oknum” petugas Perum perhutani yang tidak mau tahu PHBM dan yang setengah hati dalam mengimplementasikan PHBM
2. PHBM belum menjadi “rohnya” pengelolaan sumberdaya hutan oleh petugas Perhutani pada semua tingkatan. (Di Unit masih bertumpu pada Seksi PBHM dan Binlink, di KPH “hanya” oleh KSS PHBM dan Binling)
3. Lemahnya kemampuan petugas Perhutani (Asper kebawah), dalam hal :
Ë Berkomunikasi dengan masyarakat
Ë Berkoordinasi dengan stakeholder lain
Ë Pengkajian Desa Partisipatif (PDP)
Ë Memahami kebijakan top manajemen
4. Sangat sedikit keberanian petugas Perhutani ditingkat bawah dalam berinovasi/berkreasi untuk kemajuan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat
5.

DITINGKAT DESA
1. Masalah umum desa hutan yang bergelut dengan K3 (kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan) :
… Sebagian besar keluarga di desa hutan adalah keluarga miskin
… Berpendidikan formal setingkat Sekolah Dasar (bahkan masih banyak buta aksara)
… Tidak memiliki ketrampilan hidup (live skill). Ketrampilan yang umumnya dimiliki adalah ketrampilan konvensional yang diperoleh dari keluarga (merumput, merencek, bertani tradisional)
… Banyak pengangguran
… Banyak terjadi urbanisasi ke kota-kota besar
… Sebagian besar merupakan desa dengan kategori desa miskin dan atau desa tertinggal (infrastrukturnya sangat kurang)
… Pendapatan Asli Desa sangat kecil

2. Masyarakat desa terutama pemuda cenderung untuk bekerja dari pada berwirausaha
3. Sebagian besar pendapatan (gaji/bengkok) aparat desa sangat kecil (sebagian diantaranya bahkan tidak memiliki bengkok/janggolan)
4. Perhatian pemerintah desa terhadap pengurusan sumberdaya hutan sangat kurang (terutama pada desa-desa di hutan lindung) pengurusan sumberdaya hutan dianggap sebagai tanggungjawabnya Perhutani
5. Pengurusan sumberdaya hutan belum menjadi bagian dari pembangunan desa hutan
6. Pemerintah desa belum merasa menikmati hasil hutan
7. Semangat gotong royong yang sudah mulai terkikis dan tergantikan dengan budaya “proyek” baik ditingkat pemerintahan desa maupun ditingkat masyarakat
8. Budaya serba instans. Melakukan dan harus langsung menikmati hasilnya

MASALAH DI TINGKAT LMDH
1. Lemahnya Pengetahuan dan Ketrampilan Pengurus LMDH dalam hal :
‚ penjajagan kebutuhan masyarakat (Community Need Assesment)
‚ menyusun rencana kegiatan (action plan)
‚ menyusun proposal kegiatan/program
‚ tehnik-tehnik pemecahan masalah (problem solving)
‚ mengelola keuangan (Fundraising)
‚ mendokumentasikan kegiatan LMDH
‚ monitoring dan evaluasi program.kegiatan
2. LMDH belum menjadi “lembaga masyarakat” yang mengakar
€ Seolah-olah masih menjadi milik Perum Perhutani.
€ Sebagian besar masih tergantung pada program Perhutani (Kegiatan dlam kawasan)
€ Sebagian besar belum ber sinergi dengan dinas/lembaga lain
3. Mayoritas LMDH belum memiliki unit usaha untuk membiayai program dan kegiatan-kegiatannya.
4. Mayoritas LMDH masih menjadikan “Sharing” (pembagian hasil hutan) sebagai “goal” pendirian LMDH. Akibatnya, No Sharing No Aktifity
5. Adanya kasus-kasus sharing yang tidak di “share” ke anggota LMDH
6. Adanya kasus-kasus dominasi elit desa dalam kelembagaan LMDH (yang berorientasi pada keuntungan pribadi)
7. LMDH seolah (dan sebagian diantaranya) menjadi kelembagaan di desa yang terpisah dari Pemerintahan Desa
8. Sebagian besar kegiatan LMDH masih seputar kegiatan dalam kawasan
9. LMDH = Pengurus

MASALAH DITINGKAT PAGUYUBAN
1. Belum memiliki data based yang lengkap yang dapat memtotret secara jelas profil LMDH, profile desa hutan dan profile hutan pangkuan di setiap desa
2. Masih belum ada kesepakatan dan kejelasan mengenai peran dan fungsi paguyuban
3. Belum dirumuskan struktur organisasi dan tata kerja antar paguyuban (Paguyuban LMDH Kabupaten,KPH,dan Unit)
4. Belum memiliki secretariat dan tenaga fulltimer yang professional untuk mengelola paguyuban
5. Lemahnya kemampuan pengurus paguyuban dalam manajemen organisasi
6. Seperti LMDH, paguyuban LMDH masih identik dengan Perhutani, ketimbang sebagai sebuah organisasi masyarakat yang menjadi bagian dari stakeholder daerah
7. Belum memiliki sumber dana rutin

Profil Gugah Jateng

2009-08-24T01:16:00.000-07:00

Bersama : Memberdayakan Masyarakat, Membangun Desa
dan Melestarikan Sumberdaya Hutan

LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara membei wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan.

Pemanfaataan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal.
Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek - praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan serta berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumberdaya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.
Dikutip dari penjelasan umum UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
Amanat Undang-Undang 41 tahun 1999, telah di sikapi oleh Perum Perhutani sebagai Perusahaan yang diberi wewenang oleh Pemerintah untuk mengelola Sumberdaya Hutan dengan perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya hutan dari Stated Based Forest Managemen (berbasis negara) ke Community Based Forest Managemen (Berbasis masyarakat). Dari Timber Managemen (kayu) ke Forest Resources Managemen (Sumberdaya hutan).
Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya hutan tersebut, telah di implementasikan dalam sistem Pengelolaan Hutan yang di sebut Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dengan Surat Keputusan Nomor 136/kpts/Dir/2001. Yaitu, sebuah sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang bersifat kolabrotasif (bersama) antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terutama dengan masyarakat desa hutan.
Sistem PHBM, kemudian juga di jadikan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa Tengah dengan di terbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 24 tahun 2001, yang ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 September 2001 oleh Gubernur Jawa Tengah, bapak Mardiyanto dan diundangkan di Semarang pada tanggal 26 September 2001, serta dimasukkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2001 nomor 43.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini, selanjutnya menjadi payung kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah Propinsi Jawa Tengah yang memiliki luas hutan 646. 474 (Enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar, dengan jumlah desa yang secara administratif memiliki wilayah hutan negara sebanyak 2059 (dua ribu lima puluh sembilan)

Perum Perhutani unit I Jawa Tengah, telah menindaklanjuti kebijakan Direksi, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor 2142/KPTS/I/2002 tanggal 13 Desember 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah.

Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan, salah satu kegiatan dalam pelaksanaan PHBM adalah Pembentukan Kelembagaan Masyarakat Desa Hutan (BAB V Pasal 8), yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Sebuah lembaga masyarakat yang mandiri yang dalam setiap aktifitasnya berprinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Dengan demikian LMDH pada hakekatnya merupakan :
1. Wahana untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan serta wahana pengambilan keputusan bersama untuk mencapai kebaikan bersama (common goods)
2. Wahana pembelajaran, saling asah, saling asih, saling asuh, baik antara pengurus LMDH maupun antara masyarakat dengan masyarakat (learning organisation)
3. Wahana untuk memobilisasi sumberdaya individu (pooling of resources), baik berupa tenaga, pikiran, dana/material, menjadi suatu sinergi untuk mencapai tujuan bersama
4. Wahana untuk berinteraksi dengan para stakeholders, dalam rangka pelestarian sumberdaya hutan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa hutan

Karena itulah pada saat Jambore LMDH Jawa Tengah tanggal 15 - 17 Desember 2004, di Bumi Perkemahan Baturaden Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah, para pengurus LMDH se Jawa Tengah bersepakat membentuk Paguyuban LMDH Jawa Tengah sebagai wadah untuk bersama : Memberdayakan masyarakat, membangun desa dan melestarikan sumberdaya hutan.

Kesepakatan Baturaden, kemudian di tindaklanjuti dengan pertemuan LMDH Jawa Tengah pada tanggal 12 Januari 2005 di Semarang, yang menghadirkan “sosok” Paguyuban LMDH Jawa Tengah sebagai berikut :

VISI
Menjadi Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang mengakar dan mandiri, mampu menggugah dan berperan nyata dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan pelestarian sumberdaya hutan dalam semangat kebersamaan

MISI
Mendorong gerakan pemberdayaan masyarakat desa hutan secara terpadu dan mendukung proses - proses penguatan dan pengembangan kelembagaan LMDH melalui pembelajaran bersama, pengelolaan hutan lestari, pengelolaan data dan informasi, penguatan kapasitas, pengembangan usaha, dan jejaring kemitraan

TUJUAN
Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat desa hutan
Mempelopori pengembangan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat
Membangun dan memperkuat pangkalan data yang mampu merekam seluruh aktifitas LMDH
Memfasilitasi arus dan pertukaran energi (pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dll) antar LMDH dan antara LMDH dengan stakeholders lain
Mengembangkan usaha kecil dan membangun jejaring usaha antar LMDH dan antara LMDH dengan dunia usaha
Mendorong upaya penguatan LMDH
Mengkampanyekan pembangunan desa hutan
DAFTAR NAMA
PENGURUS PAGUYUBAN LMDH JAWA TENGAH
PERIODE 2005 – 2009

Dewan Pengarah :
1. Ir. Dwi Wijtahyono
2. Ir. Sumiyarso
3. Ir. Eddy Djanad

Pengurus Harian :

Jabatan
Nama
Alamat
Ketua
Muhamad Adib
Banyumas Timur
Wakil Ketua
Agus Suryo
Kendal
Sekretaris
M. A. Triono
Cepu

Hasil Diskusi Kelompok Tingkat BKPH

2009-03-25T01:39:00.002-07:00

RAKOR LMDH KPH PEKALONGAN TIMUR
Karanganyar, 15 Januari 2009

BKPH BAWANG

NO	JENIS KEGIATAN	PROGRES	PERMASALAN
1.	Program Paket B LMDH Sido Mukti LMDH Sumber Rejeki LMDH Sido Makmur I LMDH Sido Makmur II LMDH Sido Dad	Sudah dilaksanakan Proses pengusulan Sudah dilaksanakan Sudah dilaksanakan Proses pengusulsan	Tenaga pengajar belum ada
2.	Pengelolaan SDH LMDH Gunung Prahu dan LMDH Sido Makmur	Pengajuan tanaman akasia dibatas tanah hutan dan tanah milik selebar 2 meter	Kebutuhan bibit sebanyak + 170.000 pohon tidak dapat dicukupi oleh LMDH dan Perhutani
3.	LMDH Gunung Prahu	Usulan kerjasama tanaman kina	Tidak dapat tercukupi + 30.000 pohon
4.	Bidang usaha produktif	Ada 14 LMDH siap untuk melaksanakan usaha peternakan Fasilitas kandang dan pakan sudah siap	Tidak ada modal Usul bantuan dana peternakan dari fasilitas paguyuban
5	Penguatan Kelembagaan	Kualitas SDM dari pengurus LMDH rata-rata kurang	Diagendakan dari paguyuban maupun perguruan tinggi untuk melaksanakan pelatihan
6.	Pembuatan KTA		Penguatan organisasi

USULAN

Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur, agar menjalin koordinasi dengan jajaran Pemda Batang yang lebih intensif, untuk memfasilitasi usulan-usulan dari LMDH di wiliyah Kab. Batang ke pihak Pemda Batang
Diagendakan pelatihan penguatan organisasi LMDH di tingkat KPH dengan tutor/pelatih yang punya kompetensi di bidangnya
Adakan studi banding ke LMDH yang sudah maju, karena usaha produktifnya BUKAN KARENA SHARING YANG BESAR
Difasilitasi usulan LMDH Gunung Prahu Desa Pranten dan LMDH Sido Makmur Desa Mojotengah berupa usulan bantuan bibit jenis Acasia Decuren dan Kina ke Dinas Kehutanan dan Bagian Lingkungan Hidup Pemda Batang, Sejumlah : Acasia Decuren 170.000 Plc, Kina 30.000 Plc, 200.000 Plc

Di fasilitasi usulan 14 LMDH BKPH Bawang mengenai usulan bantuan ternak sapi ke Dinas Peternakan dan Bagian Lingkungan Hidup Pemda Batang sebanyak 120 ekor sapi (per LMDH 10 ekor sapi)

BKPH RANDUDONGKAL

Meningkatkan produksi getah dan keamanan hutan
Mendukung Penghentian penanaman padi sawah di kawasan hutan
Memanfaatkan lahan di bawah tegakan dengan tanaman yang sesuai dengan potensi lahan masing-masing
Mengembangkan unit usaha produktif peternakan
Penguatan kelembagaan LMDH

BKPH BANDAR

Penguatan Kelembagaan dengan pembentukan paguyuban LMDH Ketua : 1. H. Tarmolah (Sodong) 2. Abdul Basir (Gerlang) Sekretaris : 1. Washuri (Pesalakan) 2. Busono (Pesantren) Bendahara : 1. H. Cahyono (Kembanglangit) 2. Khasim (Silurah)
Paguyuban ikut berperan serta dalam penyelesaian tanah sengketa di LMDH Gringing Sari
Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program Wisata Patung Ganesha dan Curug Sodong

BKPH PANINGGARAN

Penggemukan ternak sapi / kambing
Akad Kerjsama tanaman yang sudah ada agar menjadi legal
Penanaman lahan kosong (Sengonisasi)
Pendirian koperasi
Kerjasama pembuatan bibit (persemaian)
Sharing air bersih yang dimanfaatkan pabrik teh PT. Pagilaran
Pembuatan jalan untuk mempermudah transportasi menuju lokasi hutan untuk penjarangan (hasil hutan)
Sudah !! Mohon dilaksanakan

BKPH KARANGANYAR

NO	LMDH	DESA	RENCANA KEGIATAN
1.	Durian Makmur	Lolong	Kejar Paket B, Mendirikan koperasi, Penanaman sengon
2.	Wana Reja	Kapundutan	Pembibitan benih ikan , Ternak kambing etawa, Penanaman rumput
3.	Wana Sidadadi	Wanasida	Peningkatan produksi getah pinus, Kejar paket B, Ternak sapi , Menanam rumput
4.	Giri Roso	Depok	Meningkatkan getah pinus Membantu keamanan hutan Mengusulkan bibit ikan nila Ternak sapi
5.	Wana Jaya	Tembelanggunung	Menanam sengon Ternak sapi
6.	Wana Makmur	Sidomulyo	Ternak kambing etawa dan sapi Penanaman sengon Penanaman rumput
7.	Wana Lestari	Kutorembet	Meningkatkan produksi getah , Penanaman sengon, Ternak sapi , Penanaman rumput
8.	Wana Makmur	Pungangan	Pengemukan sapi , Menanam rumput dibawah tegakan

BKPH KESESI

KELEMBAGAAN

Penguatan dan konsolidasi di masing-masing LMDH / Internal LMDH (Administrasi LMDH dan Kesekretariatan)
Penguatan dan konsolidasi kepengurusan di tingkat paguyuban LMDH BKPH Kesesi
Pembinaan/pertemuan rutin di masing-masing LMDH dan paguyuban
Penguatan jaringan baik internal / eksternal LMDH
Evaluasi

USAHA PRODUKTIF

Peternakan (sapi, kambing, kerbau dan lain-lain)
Kerjasama tanaman di bawah tegakan (pucung, jengkol, sengon, kopi, rotan)
Persemaian dan pembibitan dan tanaman sengon
LMDH masih membutuhkan program KF (Keaksaran Fungsional) Tahap Pemberantasan
Pemanfaatan air bersih di kawasan hutan

KENDALA

SDM
Pendanaan

BKPH DORO

Potensi yang sedang dikembangkan :

Peningkatan ekonomi masyarakat, ternak sapi dan kambing dari dana sharing
Perikanan
Pertanian; rumput gajah, kopi, tanaman buah-buahan, jengkol, duren, pete dan pisang) dan tamanan tebu
Bidang pendidikan KF dan paket B
Koperasi/perekonomian simpan pinjam

Potensi yang masih dalam perencanaan :

Tanaman sengon tahun 2009
Tanaman empon-empon
Pembuatan pupuk bokasi
persemaian
Pembuatan Biogas
Pengembangan ekowisata
Pengelolaan sumber air

Kendala-kendala

Kurangnya modal dari LMDH untuk mengembangkan potensi yang sudah dimiliki maupun masih dalam perencanaan
SDM / kelembagaan
Peran stakeholder belum maksimal
Minimnya pelatihan

Sambutan Bupati Pekalongan

2009-03-25T01:34:00.000-07:00

RAKOR LMDH KPH PEKALONGAN TIMUR

Karanganyar, 15 Januari 2009

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikumWr. Wb.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertemu pada acara Rapat Koordinasi Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur dalam keadaan sehat wal’afiat.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur yang telah menyelenggarakan acara ini semoga kedepan pengelolaan hutan di wilayah KPH Pekalongan Timur semakin baik.

Hadirin yang saya hormati

Pengelolaan hutan dengan model Community Based Forest Management atau yang biasa kita kenal dengan PHBM merupakan sistem pengeloaan sumber daya hutan yang dikembangkan oleh masyarakat dilingkungannya, dimana hutan bukan hanya sekedar tegakan pohon, melainkan suatu sistem pengelolaan kawasan wilayah yang elemennya hutan, sumber daya alam lainnya, pemukiman, komunitas serta sistem ekologisnya.

Sebagai alternatif pilihan konsepsi pengelolaan sumber daya hutan, terdapat 2 (dua) domain yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan PHBM domain pertama adalah masyarakat yang meliputi struktur sosial, ekonomi dan politik serta sistem kehidupan dan domaian ke-2 adalah hutan dengan segala karekteristiknya.

Kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam pelaksanaanya mengandung makna filosofi yang sangat dalam tentang arti pentingnya jiwa berbagi antara perhutani, masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, karena itu titik tolak keberhasilan kegiatan PHBM terletak pada kemauan dari seluruh pihak untuk mau berbagi secara adil, transparan dan akuntabel.

Hadirin peserta Rakor

Wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan pada saat ini sudah dapat disalurkan melalui wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang anggotanya berasal dari unsur masyarakat sekita hutan (MDH).

Memaknai pentingnya lembaga ini bagi masyarakat, maka dalam proses pembentukan hendaknya memperhatikan aspek keterwakilan sebagai representasi seluruh komponen masyarakat desa hutan dan aspek reprentasi aspirasi yang mampu menyuarakan kepentingan masyarakat secara komprehensif.

Selain kedua aspek tersebut pengelolaan hutan yang dikembangkan berdasarkan keberpihakan kepada masyarakat hendaknya memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

Masyarakat merupakan pelaku utama dan pengambilan keputusan
Kelembagaan pengusahaan dan pengelolaan lahan ditentukan oleh masyarakat
Kepastian hak dan kewajiban semua pihak
Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau program
Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan budaya serta menjujung tinggi nilai-nilai kearifan lokal

Hadirin peserta Rakor

Dalam rangka menjaring potensi, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi sebagai salah satu tujuan dari diselenggarakannya Rapat Koordinasi ini implementasi PHBM kedepan hendaknya tetap mengacu pada :

Terjamin kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui indikator berjalannya mekanisme pengelolaan hutan, ada kewenangan dalam status pengelolaan lahan dan meningkatnya mata pencaharian masyarakat.
Terjaminnya kelestarian hutan yang ditandai melalui indikator adanya pengelolaan fungsi ekosistem, adanya intervensi kegiatan produktif dibidang pertanian dan agroforestry, terjaganya keanekaragaman hayati dan bentang alam serta berlangsungnya regenerasi secara alami.
Lingkugan eksternal mendukung, yang ditandai dengan indikator harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga, kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya kondusif dan adanya penegakan hukum.

Sebelumnya saya akhir sambutan ini saya berpesan kepada peserta Rakor jadikanlah momentum yang sangat berharga ini untuk hal-hal sebagai berikut :

Membangun kesepahaman, bertukar gagasan, pengalaman, pembelajaran dan memutuskan rencana kerja yang berorientasi pada pendekatan kesejahteraan (Prosperity Approach) dan pendekatan kelestarian (Sustainable Approach)
Mendorong semakin terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan LMDH
Semakin berkembangnya komoditi-komoditi yang dihasilkan dari kegiatan PHBM yang bernilai ekonomi tinggi
Terselesaikannya kerangka teknis pembentukan Badan Usaha LMDH

Demikian sambutan saya, selamat melaksanakan Rakor, semoga Tuhan YME senantiasa membimbing dan melindungi langkah-langkah kita.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

P R O F I L

2009-01-14T10:05:00.000-08:00

PAGUYUBAN LMDH
KPH PEKALONGAN TIMUR

PENDAHULUAN

Cita – cita untuk melestarikan sumber daya hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan di pulau Jawa dimanifestasikan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Melalui keputusan nomor 136/kpts/Dir/2001, perum Perhutani berupaya mengubah pengelolaan SDH dari sentralistik menjadi kolaboratif terutama dengan masyarakat disekitar hutan.
Sistem ini, oleh pemerintah propinsi Jawa Tengah juga di jadikan sebagai dasar pijakan melalui SK Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) rentan untuk dipinggirkan baik oleh Perum Perhutani sendiri, Pemerintah maupun kelompok yang berkepentingan dengan Sumber Daya Hutan. Jalinan kerjasama baik antar LMDH, maupun antara LMDH dengan stakeholder lainnya diperlukan sebuah wadah yang lebih besar untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat desa hutan dengan stakeholder terkait.
Dalam upaya mewadahi kelembagaan antar LMDH, bersama komponen lain seperti LSM, Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur pada tahun 2006 membentuk Paguyuban LMDH yang diberi nama Paguyuban LMDH ” Unggul Lestari ” KPH Pekalongan Timur.
Menyadari keberadaannya sebagai organisasi yang menaungi seluruh LMDH di KPH Pekalongan Timur, Paguyuban LMDH melakukan upaya-upaya advokasi dan fasilitasi terhadap hak-hak masyarakat desa hutan. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam beberapa kegiatan praktis dibidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur mempunyai luas hutan pangkuan 51.388,11 Ha, yang tersebar di 3 wilayah kabupaten; pekalongan, batang dan pemalang. Mempunyai jumlah anggota sebanyak 117 LMDH, terbagi dalam 7 BKPH antara lain : BKPH Bawang, BKPH Bandar, BKPH Doro, BKPH Karanganyar, BKPH Paninggaran, BKPH Kesesi, BKPH Randudongkal.

VISI

Menjadi Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang Mengakar dan Mandiri, Mampu Menggugah dan Berperan Nyata dalam Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Pelestarian Sumberdaya Hutan dalam Semangat Kebersamaan.

MISI

Mendorong Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Secara Terpadu Dan Mendukung Proses – Proses Penguatan Dan Pengembangan Kelembagaan LMDH Melalui Pembelajaran Bersama, Pengelolaan Hutan Lestari, Pengelolaan Data Dan Informasi, Penguatan Kapasitas, Pengembangan Usaha, Dan Jejaring Kemitraan.

TUJUAN

Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat desa hutan
Mempelopori pengembangan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat
Membangun dan memperkuat pangkalan data yang mampu merekam seluruh aktifitas LMDH
Memfasilitasi arus dan pertukaran energi (pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dll) antar LMDH dan antara LMDH dengan stakeholders lain
Mengembangkan usaha kecil dan membangun jejaring usaha antar LMDH dan antara LMDH dengan dunia usaha
Mendorong upaya penguatan LMDH
Mengkampanyekan pembangunan desa hutan

POTENSI

Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur mempunyai potensi sumberdaya yang luar biasa dengan 51.388,11 Ha hutan pangkuan dan 117 LMDH, potensi baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan, namun sumberdaya yang ada ini belum tergali dan tergarap dengan baik, masing-masing LMDH juga belum bisa mengoptimalkan kegiatan di luar kawasan. penggalian sumber dana LMDH masih terfokus pada sharing (pembagian hasil hutan).

KEGIATAN

Kegiatan Paguyuban LMDH sudah melakukan kegiatan praktis di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pendidikan, antara lain; Gerakan Pemberantasan Buta Aksara (GERAK MESRA) Pada tahap pemberantasan ini, sekitar 1260 masyarakat desa hutan telah dinyatakan melek aksara dengan memperoleh surat keterangan melek aksara (SUKMA I). Selain itu kegiatan yang dilakukan langsung oleh LMDH juga memberikan kontribusi pembelajaran pengetahuan dan pengalaman bagi LMDH lain.

Sistem Pengguliran Sapi dan Pengelolaan Wisata Outbond LMDH Wono Asri
Praktek Pembuatan Jamu & Tanaman Obat LMDH Among Wono
Pendidikan Paket B LMDH Wana Mulya
Pengelolaan Wisata Masyarakat LMDH Argo Tirto

PROGRAM KEDEPAN

Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk masyarakat desa Hutan. Melalui Program Pendidikan layanan khusus bagi Masyarakat Desa Hutan.
Pengelolaan SDH, melalui pengelolaan hutan lestari.
Pengembangan bisnis untuk masyarakat desa hutan.
Mewujudkan kemandirian disetiap paguyuban untuk mempunyai kegiatan di bidang usaha yang berpihak pada masyarakat desa hutan
Penguatan kelembagaaan dengan penyediaan database sebagai instrument potensi LMDH
Mengembangkan Kemitraan dengan para pihak

PENGURUS

Nama -- Jabatan -- Organisasi

Masyhudi Sa'an, S.Ag -- Ketua -- LMDH Amongwono
Kasturi -- Wakil Ketua -- LMDH Wono Aji
Murtadho, S.Ag -- Sekretaris I -- LMDH Rowo Mas
Mustofa, S.Pd -- Sekretaris II -- LSM Komuniti Forestri
Tirtonadi -- Bendahara -- LMDH Wono Asri
Senapi -- Bendahara II -- LMDH Sidomukti
Carim -- Sie SDM -- LMDH Sendang Lestari
Roni Abidin -- Sie SDM -- LMDH Rowomas
Imam Nur Huda -- Sie SDM -- LSM Komuniti Forestri
Rossi Ardiyanti, S.T -- Sie SDM -- Karang Taruna
Wanuri -- Sie Humas -- LMDH Wonomulyo
Katiowadi -- Sie Humas -- LMDH Wana Mulia
Sudiarto -- Sie Humas -- LMDH Damarwulan
Suwito Sie Humas -- LMDH Wono Lestari
Dul Ajiz, A.Md -- Sie Organisasi -- TPM wil.Timur
Hadi Purnomo, S.Hut -- Sie Organisasi -- TPM wil. Barat
Tri Agustriani -- Sie Organisasi -- KPH Pekalongan Timur
Agus Romdlon -- Sie Organisasi -- LMDH Damarwulan
Casliyah -- Sie PPDH -- LMDH Rimbamulya
Teguh Iman Santosa -- Sie PPDH -- LMDH Sidomakmur
Agus Budianto--Sie PPDH--LMDH Morodadi

UNDANGAN RAKOR PAGUYUBAN LMDH

2009-01-13T04:43:00.000-08:00

Kepada Teman-teman Pengurus LMDH Se - KPH Pekalongan Timur

Dalam rangka mewujudkan implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan penguatan kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur mengundang teman-teman ketua LMDH se KPH untuk datang pada hari Kamis, 15 Januari 2009 jam 08.00 sd selesai. Acaranya di gelar di Rumah Makan Kampung Damai Karanganyar Kab. Pekalongan.
Tema Rakor Kita Kali ini adalah:

Penguatan Kelembagaan LMDH dalam Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Menuju LMDH Mandiri

Salam lestari untuk hitan kita, dan sejahtera untuk masyarakat desa hutan
salam juga dari saya, ketua Paguyuban LMDH Pekalongan Timur,
Masyhudi Sa'an.

PROFIL DESA PHBM LMDH SIDO MUKTI

2008-09-26T16:12:00.000-07:00

PENDAHULUAN
Desa Pacet merupakan salah satu desa model yang ada di wilayah Perhutani KPH Pekalongan Timur. Secara administratif merupakan desa yang masuk wilayah Kecamatan Reban Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi wilayah yang bertopografi pegunungan, 42 kilometer dari Kota Batang, mempunyai luas wilayah 250 hektar dengan ketinggian 1200 diatas permukaan laut (dpl) dengan jumalh penduduk 2.452 jiwa.
Lokasi Desa Pacet masuk wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Gerlang. Merupakan bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Bawang dan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Timur.
Luas petak pangkuan Desa Pacet seluas 28,1 hektar terdiri dari 14 petak atau sekitar 31 % dari luas wilayah hutan rakyat yang mencapai 250 hektar oleh karena 40 % dari penduduk Desa Pacet tergantung pada hasil hutan.

KELEMBAGAAN
Forum Komunikasi PHBM
- Tk. Propinsi SK Gubernur Jawa Tengah No. 522/2002
- SK Direksi No. 001/KPTS/DIR/2002 tentang Forum Komunikasi PHBM
- Tk. Kabupaten SK Bupati Batang No. 21 Tahun 2002 tentang operasional PHBM
- Tk. Kecamatan SK Camat Reban No. 13/LMDH tahun 2003

Susunan Pengurus LMDH Sido Mukti
Ketua : Senapi
Sekretaris : Darinto
Bendahara : Safi’i
Dengan Jumlah Anggota : 114 orang

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sido Mukti adalah Lembaga Masyarakat Desa yang didirikan oleh masyarakat Desa Pacet pada tanggal 13 November 2003 berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI tanggal 31 Oktober 1990 Nomor : C 94.HT 03.01 Tahun 1990 Notaris Hidayah, S.H. beralamat di Jln. Pati Unus No. 42 Pekalongan.
LMDH Sido Mukti juga telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Pekalongan dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) dan perjanjian kerjasama tersebut diaktanotariskan pada tanggal 13 November 2008 (No. 3 Notaris Hidayah, S.H.).

KEGIATAN LMDH SIDO MUKTI
1. Tanaman
Hasil panen tanaman pertanian yang ditanam dengan sistem tumpangsari baik di lahan hutan rakyat maupun hutan negara (perhutani), meliputi ketela pohon dengan rata-rata produksi 3 ton/hektar. Jagung 3 ton/hektar. Dan tanaman perkebunan lainnya seperti teh, kaliandra, rumput gajahan ditanam masyarakat di bawah tegakan.

2. Sadapan
Produksi getah pinus tahun 2003 naik menjadi 4.619 kg pada tahun 2006. Hasil sharing yang diterima LMDH Sido Mukti pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.310.000,- yang diserahkan pada bulan maret 2008.

3. Tebangan
Untuk tebangan tahun 2008 belum ada, rencana tebangan akan dilakukan pd tahun 2009.

4. Agribisnis
Desa Pacet mempunyai potensi pertanian yang sangat baik, seperti tanaman teh. Tanaman rumput gajahan sangat baik untuk pakan ternak sapi dan kerbau. Tanaman rumput gajah seluas + 10 hektar, merupakan potensi dalam hal peternakan di bawah tegakan yang belum dikelola secara baik.

PENUTUP
Implementasi PHBM di desa Pacet perlu ditingkatkan, “kemitraan sejajar” antara LMDH dan Perhutani tidak saja terfokus pada kegiatan didalam kawasan antara lain seperti getah, tebangan dan tanaman di bawah tegakan namun harus sudah mulai merintis kegiatan diluar kawasan seperti usaha produktif untuk anggota baik itu penyadap, pesanggem maupun pengurus LMDH. Kegiatan kerjasama tidak hanya dengan pihak Perhutani saja namun sudah perlu untuk dikembangkan melalui kegiatan produktif lain dengan menggandeng stakeholder-stakholder lain yang ada di kabupaten Batang seperti Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Pihak swasta, Investor maupun pihak-pihak lain.

WORKCAMP LMDH

2008-09-26T15:01:00.000-07:00

Kegiatan Workcamp Wong ALas (LMDH) Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jawa Tengah adalah bentuk kerelawan atau kepedulian anggota LMDH kepada lingkungan masyarakat desa hutan, juga bertujuan untuk menjalin komunikasi antara pengurus paguyuban di masing-masing KPH.

Workcamp LMDH juga merupakan komitmen bersama antara LMDH dan Gubernur Jawa Tengah sebagai implementasi visi Bapak Bibit Waluyo untuk "Bali Deso Mbangun Deso.
Kegiatan ini dihadiri pula oleh berbagai kalangan yang punya komitmen dan kepedulian terhadap kehutanan antara lain dihadiri oleh Dinas Kehutanan Propinsi, Perhutani Unit I, KPH-KPH di Jawa Tengah serta Pengurus dan Anggota LMDH masyarakat Desa Hutan Jawa Tengah.

Kegiatan Workcamp tersebut antara lain :
1. Ngobrol Bareng dengan GUBERNUR
2. Field Trip Kampung Ternak
3. Kerelawanan Bakti Sosial

Pertemuan Paguyuban LMDH - September 2008

2008-09-26T05:22:00.000-07:00

Pertemuan Paguyuban LMDH KPH Pekalongan Timur dilakukan rutin setiap bulan, ini sebagai salah satu wujud dalam melakukan melakukan konsolidasi kelembagan, kordinasi program/kegiatan dan komunikasi pengurus paguyuban LMDH dan paguyuban LMDH tingkat BKPH. Dalam pertemuan ini membahas tentang program, kelembagaan serta sebagai evaluasi lembaga dan kegiatan ke-PHBM-an.

Hasil pertemuan tersebut antara lain :
1. Membentuk Tim untuk merumuskan Perusahaan (Bidang Usaha) LMDH
2. Sosialisasi kegiatan Workcamp dan Program Kampung Ternak/Minimarket LMDH
3. Persiapan kegiatan lanjutan Keaksaraan Fungsional
4. Mempersiapkan kegiatan Usaha tanaman Porang/Badur dengan pihak lain
5. Memantapkan struktur kepengurusan setelah diresufle dalam workshop paguyuban

Paguyuban LMDH tersebar di 7 BKPH : Bawang, Bandar, Doro, Karanganyar, Paninggaran, Kesesi, Randudongkal serta masuk ke dalam administratif pemerintahan 3 kabupaten Pekalongan, Batang dan Pemalang.

PHBM

2008-07-27T04:41:00.000-07:00

1. Latar Belakang

Pulau Jawa memiliki luasan hanya 6% dari luas wilayah Indonesia, tetapi 60% dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan.
Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani menyempurnakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan lahirnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan jiwa BERSAMA, BERDAYA, dan BERBAGI yang meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Sampai dengan tahun ke-6 pelaksanaan PHBM disadari bahwa masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan, maka pada tahun 2007 disempurnakan kembali dalam PHBM PLUS.
Dengan PHBM PLUS diharapkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dan dengan kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan Lestari.

2. Pengertian PHBM

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.

3. Maksud dan Tujuan

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan.

4. Ruang Lingkup PHBM

PHBM dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. PHBM yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara.

5. Prinsip-prinsip PHBM
PHBM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

a. Perubahan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dari birokratis, sentralistik, kaku dan ditakuti menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai.
b. Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah.
c. Fleksibel, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial.
d. Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama.
e. Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program Pemerintah Daerah.
f. Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas.
g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
h. Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan.
i. Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari.
j. Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak.

6. Organisasi-organisasi dalam PHBM

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama degan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, LMDH mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) merupakan salah satu lembaga pendukung dalam pelaksanaan PHBM. FK PHBM dibentuk disetiap tingkat pemerintahan, mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Secara hukum FK bertanggung jawab kepada Pemerintah di tingkat mana FK tersebut dibentuk.

Tugas FK PHBM adalah:

Mengkoordinasikan dan menjabarkan secara operasional kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.
Melaksanakan bimbingan, pendampingan, memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan dan perkembangan PHBM.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PHBM sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing.
Menyampaikan hasil laporan kegiatan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan.

7. Pelaksanaan PHBM

Pelaksanaan PHBM di bidang pengelolaan hutan, meliputi program-program sebagai berikut :

a. Bidang Perencanaan

Penyusunan Perencanaan Petak Hutan Pangkuan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak terkait. Perencanaan meliputi: rencana kelola wilayah hutan, rencana sosial, rencana kelembagaan, peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan.
Perencanaan disusun oleh LMDH, Perum Perhutani dan para pihak yang berkepentingan dengan pendekatan desa melalui kajian sumberdaya yang ada di masing-masing desa.

b. Bidang Pembinaan Sumberdaya Hutan

Persemaian, tanaman dan pemeliharaan dikerjasamakan dengan LMDH.
Pengkaderan mandor sebagai penyuluh PHBM PLUS.
Pembuatan pusat informasi dan komunikasi PHBM.
Pelatihan-pelatihan usaha produktif dan kewirausahaan untuk LMDH.
Pemberdayaan terhadap LMDH bersama dengan para pihak.
Mengaktifkan pola FGD (Foccus Group Discussion = Diskusi Kelompok Terarah).
Pembentukan site learning (lokasi pembelajaran) untuk PHBM.

c. Bidang Produksi

Alokasi bagi hasil untuk produksi kayu dan non-kayu, wisata, galian C, sampah, air, dll.
Pertisipasi LMDH dalam pengamanan hasil tebangan dan pengangkutan kayu dari hutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK).

d. Bidang Pemasaran dan Industri

Pembentukan warung kayu untuk mempermudah masyarakat desa hutan dalam memperoleh kayu.
Membantu pasokan kayu untuk industri kecil yang dimiliki oleh LMDH.
Membantu teknologi bagi industri LMDH.
Membantu pengembangan pemasaran bagi industri LMDH.

e. Bidang Keamanan

LMDH berperan aktif dalam menjaga keamanan hutan.
LMDH bersama Perhutani melaksanakan patroli harian untuk mengatasi keamanan dan pengamanan hutan.

f. Bidang Keuangan

Biaya PHBM PLUS minimal 10 % dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
Pendapatan perusahaan dari bagi hasil kegiatan PHBM di luar usaha pokok dikembalikan untuk mendukung kegiatan PHBM PLUS.
Memfasilitasi LMDH dalam memperoleh sumber modal dari pihak ketiga.
Memberikan bimbingan kepada LMDH dalam pengelolaan administrasi dan pemanfaatan keuangan.

g. Bidang Sumberdaya Manusia (Perhutani)

Penyiapan petugas PHBM yang proporsional dengan kualitas yang memadai.
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Pusat, Unit dan KPH dengan melakukan pertemuan dan aktifitas yang intensif.
Pembangunan dan pengembangan training centre (pusat pelatihan) PHBM PLUS untuk
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan metode partisipatif yang berbasis community development (pembangunan masyarakat).

8. Keterlibatan Para Pihak dalam PHBM

Para pihak yang dimaksud dalam PHBM adalah pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM, yaitu: Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Ekonomi Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Donor.
Pemeritah Daerah dilibatkan dalam sistem PHBM, sebagai pemegang kekuasaan atas wilayah administrasidan tata kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Peran Pemerintah Daerah adalah mensinergikan program-program pembangunan wilayah dengan pelaksanaan PHBM.
Pemerintah Daerah yang terlibat dalam PHBM meliputi: Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Lembaga Swadaya Masyarakat, berperan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengatasi segala persoalan dalam dirinya. LSM diharapkan bisa melakukan transfer pengetahuan dan teknologi pada masyarakat untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga Ekonomi Masyarakat, berperan dalam mengembangkan usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Persoalan ekonomi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena hal ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap keberhasilan pengelolaan sumberdaya hutan.
Lembaga Sosial Masyarakat, berperan dalam menumbuhkan kesadaran dan mendukung kehidupan sosial masyarakat sekitar hutan menjadi lebih kualitas. Lembaga Sosial Masyarakat berupa perkumpulan-perkumpulansosial di masyarakat, baik yang terbentuk secara alami maupun terbentuk karena program-program dari pihak di luar masyarakat.
Usaha Swasta, berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang memiliki prinsip usaha untuk pemupukan modal. Keterlibatan pihak ini dalam PHBM akan mendukung kemajuan masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan potensi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Lembaga Pendidikan, memiliki peran dalam usaha pengembangan sumberdaya manusia, melakukan kajian dan transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi pada masyarakat desa hutan, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup dalam keterlibatannya pada PHBM.
Lembaga Donor, berperan untuk memberikan dukungan dana kepada masyarakat desa hutan dalam usaha keterlibatannya di PHBM. Kerjasama dengan Lembaga Donor akan menjadikan masyarakat dan Perum Perhutani memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimilikinya.

9. Bagi Hasil dalam PHBM
Kegiatan berbagi dalam PHBM ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan. Nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan).
Nilai dan proporsi berbagi ditetapkan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana yang dilakukan secara partisipatif. Ketentuan mengenai nilai dan proporsi berbagi dituangkan dalam perjanjian PHBM antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan.

10. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi harus dilakukan secara konsisten sebagai tuntutan manajemen dalam rangka pelaksanaan PHBM. Monitoring dan evaluasi merupakan dasar bagi penilaian kinerja jajaran Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dalam melaksanakan PHBM.
Monitoring dalam pelaksanaan PHBM dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM. Monitoring ini harus dilaksanakan secara terus menerus selama proses berjalan oleh Perum Perhutani, LMDH, LSM, dan para pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan PHBM. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan PHBM pada masing-masing wilayah.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan alat monitoring dan evaluasi yang dirumuskan bersama oleh semua pihak. Kesepakatan tentang alat monitoring dan evaluasi yang akan digunakan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan proses, respon dan dampak terhadap monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Untuk itu monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara partisipatif mulai dari perumusan alat yang digunakan, pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

Sumber: Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) dengan adanya penyelarasan bahasa dan materi oleh Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dokumen ini disusun sebagai media sosialisasi LMDH dalam kerangka Levelling the Playing Field Project, yang didanai oleh Uni Eropa, kerjasama CIRAD, CIFOR, Fakultas Kehutanan UGM dan Perum Perhutani.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

2008-07-16T18:48:00.000-07:00

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) plus merupakan sistem yang kemudian menjadi icon corporate sosial responsibility Perum Perhutani, bergulir menjadi sebuah perubahan di sepanjang batas hutan. Dana segar yang mengalir ke desa hutan dari dana sharing hasil produksi, bernilai milyaran rupiah. Wilayah pangkuan hutan dibagi habis dalam wengkon desa yang 100 % dapat mereka akses dan manfaatkan sebagai medium budidaya.

Tumbuhnya kesadaran pemerintah daerah dalam memandang masyarakat desa hutan sebagai bagian dari tanggungjawabnya, mengalirkan APBD yang juga bernilai puluhan milyar rupiah. Akhirnya, harus jujur diakui bahwa di beberapa tempat, implementasi PHBM telah menjadi stimulator bagi meningkatnya keberdayaan masyarakat desa hutan yang ditunjukkan dengan kemandirian dalam membangun sarana fisik maupun non fisik, berkembangnya kreativitas sosial dan ekonomi dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat desa hutan, meningkatkan kemampuan memotret diri dan berjalannya proses kematangan demokrasi berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal serta terjaganya kelestarian dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Keberhasilan implementasi PHBM berpotensi untuk memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, khususnya percepatan pembangunan masyarakat di sekitar hutan. Sumbangan tersebut berupa munculnya 3 sumber energi sebagai dampak dari implementasi PHBM yang dapat digunakan LMDH dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Motor Penggerak Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. Ketiga sumber energi tersebut adalah :

Dana Sharing Hasil Produksi Perum Perhutani sebesar 25 % (sesuai ketentuan berlaku)
Optimalisasi Ruang Kelola (wilayah hutan yang masuk dalam wengkon Desa)
Sinergi Kelembagaan Multi Pihak (Pemerintah Daerah, LSM, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan).

Dengan sumber energi tersebut, LMDH tampil sebagai kekuatan baru di sepanjang batas hutan dan membangun kebersamaan sinergis untuk mewujudkan desa hutan yang maju, mandiri dan sejahtera. Namun demikian, keberhasilan implementasi PHBM masih bersifat sporadis dan muncul tidak merata di sepanjang batas hutan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

Tidak meratanya pemahaman internal Perhutani di hampir semua tingkatan manajemen dalam memandang implementasi PHBM sebagai sebuah tuntutan zaman yang tidak terelakan dan merupakan bentuk sumbangsih Perhutani sebagai bagian dari warga bangsa dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama.
Masih terdapat keraguan dan keenganan multi pihak untuk secara serius menjadikan implementasi PHBM sebagai solusi tepat bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Khususnya pemerintah daerah yang belum secara cerdas menangkap peluang implementasi PHBM ini sebagai bagian integral dari program pembangunan wilayah dan prioritas pembangunan. Akibatnya, Perhutani terkesan dibiarkan sendiri dalam mengimplementasikan PHBM tersebut, sehingga sangat berpengaruh dalam pencapaian hasil akhirnya.
Potensi sumberdaya hutan dan sumberdaya manusia yang dimiliki desa hutan sangat beragam dan spesifik lokalita, sehingga menghasilkan dampak yang beragam pula. Sementara itu, penggalian dan penyusunan database potensi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia masih jarang dilakukan. Disamping itu, sifat spesifik lokalita desa hutan tersebut, juga menghasilkan potensi konflik yang spesifik dan memerlukan perlakuan yang spesifik pula. Padahal, sumberdaya manusia yang dimiliki Perhutani, khususnya di lapangan (frontline), tidak dibekali kemampuan khusus untuk dapat mengelola konflik yang ada.

Menyadari bahwa LMDH memiliki peran yang sangat vital dalam implementasi PHBM, maka perlu kiranya mengelola kelembagaan tersebut dengan sangat serius. Sebenarnya, LMDH adalah aset kekuatan eksternal yang “dimiliki” Perhutani dalam uapaya mencapai Visi dan Misi perusahaan serta tercapainya tujuan PHBM. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah :

Memperluas akses dan membentuk jaringan komunikasi antar LMDH sampai pada tingkatan yang dapat menyuarakan kepentingan-kepentingan MDH di tingkat Nasional. Saat ini, memang terdapat paguyuban-paguyuban LMDH sampai tingkat Propinsi, tetapi paguyuban tersebut belum mampu menyuarakan kepentingan LMDH di tingkat Nasional. Sehingga, kesan yang muncul adalah LMDH hanyalah organisasi tingkat lokal yang tidak akan membawa pengaruh pada tataran regional maupun nasional. Padahal faktanya, lebih dari 5.000 LMDH nantinya, akan sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan wilayah dan akumulasinya tentu akan sangat berpengaruh pada tataran sosial politik nasional.
Melakukan pengawalan secara terus menerus terhadap LMDH dalam mengemban amanah peran dan fungsinya sebagai Motor Penggerak Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. Pengawalan ini dapat dilakukan oleh institusi independent yang secara khusus dan terus menerus mendorong proses pemberdayaan dan kemandirian LMDH, baik dalam hal kelembagaan maupun kewirausahaan, serta mengupayakan terbentuknya kebersamaan yang sinergis multi pihak dalam implementasi PHBM.
Memperkuat jiwa korsa LMDH sebagai organisasi masyarakat yang memiliki kesamaan visi, misi dan arah perjuangan, yakni memperjuangkan terwujudnya Hutan Lestari dan Masyarakat Desa Hutan Sejahtera.

PROFIL LMDH TLOGOMULYO

2008-07-16T09:15:00.001-07:00

LMDH Tlogo Mulyo adalah Lembaga Masayarakat Desa Hutan desa Tlogohendro Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, yang dibentuk pada 8 januari 2004 dengan jumlah anggota 116 orang, dengan wilayah kelola berupa hutan produksi 215 ha dan hutan lindung 437 ha yang masuk dalam wilayah RPH Gumelem KPH Pekalongan Timur. Sedangkan Keorganisasian LMDH sudah di aktenotariskan 9 maret 2004 Nomor : C.94.HT.0301.TH 1990 dan kepengurusan LMDH saat ini sudah berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa dan berperan aktif dalam mengakomodir anggota dan peningkatan produksi getah, ini dapat terlihat degan sharing hasil getah yang diterimakan dari Perum Perhutani.

Saat ini permodalan LMDH diperoleh dari sharing yang diterima setiap tahun dengan menyisihkan sebagian untuk usah produktif berupa simpan pinjam anggota khusus untuk penyadap dengan system pengembalian berupa pemotongan tiap setor getah, dan mengelola bantuan kambing dari dinas kehutanan dan perkebunan 15 ekor, dan diberikan ke anggota dengan system bergulir, Sedangkan kegiatan yang dilakukan didalam kawasan selain pengelolaan hutan untuk sadap getah juga berupa pengusahaan penanaman rumput gajah untuk pakan ternak, kerjasama penanaman dan penebangan kayu dengan perhutani, juga pemanfaatan tanaman kopi di kawasan lindung yang hampir tersebar diseluruh kawasan hutan. Dan usaha produktif dilluar kawasan adalah dengan pengusahaan penanaman kayu kayuan di lahan masyarakat atau hutan rakyat berupa sengon, nangka, akasia, puspa dan kaliandra serta tanaman pangan pisang dan jagung.

VISI

Hutan lestari masyarakat mukti.

MISI

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui pengelolaan hutan secara demokratis, adil dan lestari serta berpihak kepada masyarakat.

KEPENGURUSAN HARIAN

Ketua : Tasbin
Sekretaris : Ruslani
Bendahara : Bugel
Anggota : 150 Orang

SEKSI – SEKSI
Keamanan Hutan : Cahyadi
Produksi : Basuki
Keamanan : Santoso

KEGIATAN YANG DILAKUKAN LMDH

Kegiatan di Luar Kawasan

Simpan Pinjam anggota penyadap
Pengusahaan Penggemukan ternak bergulir ( Kambing dan Sapi )

Kegiatan di Dalam Kawasan

Penyadapan Getah Pinus Hutan Produksi Seluas
Kerjasama Penanaman dan tebangan
Pengusahaan Rumput gajah

PERSPEKTIF PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERKAITAN DENGAN ASPEK TENURIAL

2008-07-16T09:06:00.000-07:00

Keberadaan hutan dan kawasannya pada dekade 20 tahun terakhir ini telah mengalami degradasi yang cukup signifikan dan sangat mengkhawatirkan berbagai pihak. Hal ini terjadi antara lain sebagai akibat konflik sosial yang didasari oleh konflik lahan (tenurial). Pada dekade tahun 1990-an saja, tidak kurang dari 19,807 konflik terjadi pada lahan-lahan HPH, HPHTI, Perhutani dan Taman Nasional dalam bentuk penebangan liar, tumpang tindih status lahan, reclaiming, perladangan liar dan pembakaran hutan (Mushi, 1999).

Kebutuhan atas lahan untuk penggunaan (sektor) lain, seperti pemukiman, pertambangan, pertanian dan perkebunan, semakin memperparah laju penurunan luassan kawasan hutan. Dalam berbagai persoalan lintas sektoral ini, sektor kehutanan menjadi inferior.

Pada dasarnya, konflik lahan terjadi akibat secara de jure sumber daya alam (termasuk hutan) yang diklaim adalah dikuasai negara (pasal 33 UUD ’45), de facto-nya tidak diakui oleh (sebagian) masyarakat. Konflik lahan juga sering terjadi akibat manajemen kawasan (tata ruang) yang kurang baik, dan belakangan terjadi akibat tarik-menarik kewenangan pengaturan sumber daya alam antara pusat dan daerah.

Pada tingkat unit pengelolaan hutan, konflik berwujud pada klaim yang bertumbukan (tumpang tindih) atas lokasi yang sama dari dasar hak yang berbeda. Di satu pihak, pengelola hutan mempunyai klaim atas hak yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan perundangan dan hukum formal yang berlaku, sedangkan di lain pihak, masyarakat mendasarkan klaim atas hak tersebut dari aturan dan atau hukum adat setempat yang telah disepakati bersama. Sementara bila konflik ini terjadi, pemerintah hanya bisa “angkat tangan” dan mengembalikan permasalahan kepada pengelola, seolah lahan/areal yang menjadi ajang konflik pengelola dan masyarakat, adalah bukan domain-nya.

Meminjam istilah Noer Fauzi (Ketua BP-KPA), konflik yang tejadi pada unit pengelolaan hutan ini, seperti “pucuk gunung es” yang menonjol di permukaan, namun di bawah permukaan ada kekuatan atau daya tahan yang terus-menerus akan memunculkan konflik-konflik lain di permukaan dan tetap bertahan untuk waktu yang lama.

Jelas, hal ini menjadi kondisi yang tidak menguntungkan bagi bisnis kehutanan. Berbagai dampak dapat secara kasat mata dicermati saat ini antara lain, adalah :

• Menurunnya kuantitas dan kualitas hutan
• Menurunnya tingkat investasi pada sektor kehutanan
• Menurunnya devisa Negara
• Melemahnya daya saing pasar atas produk hasil hutan.

B. Bentuk-bentuk Upaya

Tidak sedikit pengelola hutan, baik BUMN maupun BUMS yang dengan kesadarannya telah melakukan berbagai uapaya kelola social untuk mencoba mengatasi konflik yang beralaskan tenurial. Sebagi cantoh :

• Perhutani dengan Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (PHBM)-nya,
• RAPP dengan Smallholder Partnership for Poverty Alleviation (SPPA)-nya,
• PT. Aya Yayang dengan Community Cooperation-nya,
• PT. Wira Karya Sakti dengan Pembangunan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat,
• Dll.

Sejumlah inisiatif local telah banyak digagas, baik oleh LSM, lembaga-lembaga donor dan pemerintah untuk mencari bentuk penyelesaian terbaik guna menjawab persoalan penguasaan lahan dan mengakomodir semua kepentingan.

Faktanya, semua upaya baik pada tataran konsep maupun pragmatis yang telah dilakukan di atas, masih bersifat sesaat (insidentil) dan belum mampu secara komprehensif membendung potensi konflik lainnya. Kesepahaman antar pihak, seringkali terjadi masih berifat elitis yang belum mampu diterjemahkan sampai grass root level, serta belum mampu menyentuh akar persoalan. Bila demikian, masihkah harapan pengelolaan hutan prosuksi secara lestari (SFM) ditumpukan pada pengelola?

C. Kepastian Kawasan, kepastian Hukum

Dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi dan masih berlanjut sampai saat ini fenomena yang ada menunjukkan bahwa segala fondasi yang telah melahirkan konflik dengan issue tenurial dan social pada segala usaha kegiatan pengelolaan hutan di sector kehutanan, adalah masalah kepastian kawasan yang tidak dipayungi dengan penegakan dan kepastian hukum. Masalahnya lagi, system hukum yang berkaitan dengan aspek tenurialpun de facto-nya masih ada yang berbasis Negara (state based tenure system) dan yang berbasis masyarakat (community based tenure system).

Kawasan hutan yang selama ini telah ditata sedemikian rupa melalui proses-proses kesepakatan dalam TGHK, tata ruang dan penunjukkan Kawasan hutan dan Perairan (KHP), harusnya secara legal formal (dengan basis system hukum Negara) sudah mampu memberikan kepastian. Pada kenyataannya, selama ini pula proses-proses tersebut masih ditempuh dengan mekanisme top down dan (katanya) menafikankeberadaan hukum-hukum dan aturan lain yang (telah) ada dan dissepakati bersama oleh komunitas local.

Kepastian kawasan dapat dicapai, manakala semua pihak (subyek hak) telah mampu mewujudkan kesepahaman dalam melihat obyek hak (tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya) dengan perspektif yang sama, serta menggunakan fondasi dan system hukum yang sama. Kesepahaman harus diwujudkan untuk menjaminan keberadaan, kepastian, perlindungan dan keberlangsungan obyek hak.

Kepastian kawasan hutan bisa terwujud, bila ada political will dari pemerintah cq. Departemen Kehutanan, untuk segera mengambil lagkah-langkah yang mampu menyentuh akar permasalahan, agar segala usaha/kegiatan pengelolaan hutan produksi dan konservasi di sektornya terjamin keberadaannya, kepastian usahanya dan mendapat perlindungan hukum yang proporsional.

Mengabaikan kepastian hukum dan kepastian kawasan pada koridor pengelolaan hutan produksi secara lestari, sama maknanya dengan memelihara ketegangan yang berkepanjangan antar pihak yang berselisih, yang pada gilirannya akan berujung pada tenggelamnya nilai dan kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang benar dan lestari.

D. Hal-hal Yang Mendesak

Dalam menyikapi problematika pengelolaan sumber daya hutan dalam kaitannya dengan aspek tenurial ini, beberapa hal yang dianggap perlu dan mendesak untuk segera ditindak lanjuti, sesuai prioritasnya adalah sebagai berikut :

Bangun kepercayaan dan kesepahaman antar pihak.
Kaji kembali landasan hukum pengelolaan sumber daya hutan yang berkaitan dengan aspek penguasaan lahan, dari hirarki yang paling tinggi (UUD ’45) sampai dengan peraturan pelaksanaannya untuk mendapatkan persepsi yang sama.
Kaji kembali dengan perspektif hukum (redefine), hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, agar diterima dan diakui keberadaannya.
Segera buat kebijakan dan atau aturan yang jelas dan tegas tentang masalah tenurial untuk menjamin keberlangsungan fungsi-fungsi hutan (terutama hutan prosuksi) yang pada gilirannya akan menjamin kepastian kawasan.
Lakukan deliniasi ulang terhadap kawasan-kawasan hutan yang di dalamnya terdapat masyarakat hukum adat yang telah diterima dan diakui keberadaannya.
Berikan hak pengelolaan yang sama kepada masyarakt hukum adat yang telah diterima dan diakui keberadaannya, disertai kewajiban dan tanggung jawab yang sama pula dengan pengelola hutan lainnya.

E. Penutup

Pengelolaan sumber daya hutan, sudah tiba waktunya untuk dibangun di dalam kerangka dan fondasi hukum uang jelas dan tegas. Kepastian berusaha, sudah saatnya menjadi bagian dari good forestry governance. Walau telah disepakati menjadi persoalan bersama, namun land tenure di dalam kawasan hutan tetap merupakan domain Departemen Kehutanan menyelesaikannya, dan disanalah seharusnya kita boleh berharap hutan kita dapat dikelola secara lestari.